✔ Kemendikbud Terus Upayakan Kesejahteraan Guru Honorer, Moratorium Dululah

WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE _Taklimat media wacana Kebijakan dan Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diadakan di Graha 1, Gedung A Lantai 2, Kemendikbud, Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, mengungkapkan bahwa Kemendikbud terus mengupayakan kesejahteraan guru honorer.

“Selama dua tahun aku menjadi Dirjen GTK, kami selalu mendorong kesejahteraan guru honorer. Berkali-kali kita hingga ke DPR, Kementerian Keuangan, kita punya niat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Sampai dibukalah CPNS tahun 2018, itu ada 66 ribu, 6 ribunya itu guru honorer yang lolos. Diusahakan lagi, bertubi-tubi hingga ke KSP kita. Kan untuk membicarakan guru honorer,” ujar Supriano. Dia kemudian menjelaskan ada dua grup guru honorer.

“Akhirnya dibuka lagilah P3K tahun 2019 ini khusus untuk guru honorer yang K2. Kaprikornus guru honorer ini ada dua grup ya. Grup pertama yaitu guru honorer yang diangkat 2005 ke bawah, diberikan kesempatan ujian untuk yang lolos K1, sisanya ada 157.000 guru honorer yang dinamakan K2. Ini guru honorer yang 2005 ke bawah ya. 

Itu pun diberikan kesempatan oleh pemerintah yang tidak lolos, dari 157.000 itu diberikan kesempatan melalui jalur P3K. Dari 157.000 itu yang daftar hanya 90 ribu, yang lolos P3K 34 ribu. Artinya, pemerintah sudah membuka peluang yang cukup besar, diberikan kesempatan kepada guru honorer K2,” ucap Supriano.

“Ada guru honorer yang diangkat sesudah 2005 hingga sekarang, itulah ketemu angkanya jikalau ditambahkan K2 dan guru honorer baru, dari dapodik cut off 2017, jumlahnya 735.825. Diperintahkan lagi oleh Pak Menteri untuk sensus, ternyata dari 735.825 kita sensus ke lapangan, yang tidak ada gurunya, hanya nama, hampir sekitar 32.000. Kaprikornus sebetulnya kita sudah berupaya terus mendorong,” katanya.

Dirjen GTK Supriano pun meminta pihak kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk melaksanakan moratorium terhadap pengangkatan guru honorer baru.

“Itulah yang kita kunci, dari 735 ribu itu, tetapi kita ambil lagi dapodik cut off date Desember 2018, ada kenaikan lagi guru honorer 41 ribu. Ini kan artinya yang kita minta kedisiplinan untuk pengangkatan guru honorer. Ini posisinya sekarang. Ini yang terus kita usahakan jikalau sanggup guru honorer yang lolos CPNS ya CPNS.

Yang tidak lolos CPNS ya P3K. Yang tidak lolos P3K akan kita usahakan didanai oleh dana DAU, tentunya standarnya UMR. Ini terus dikejar dengan masih menanyakan ini realisasinya yang kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, ternyata itu masih diproses terus,” ujar Supriano.

“Artinya, upaya-upaya untuk menyejahterakan guru honorer terus kita upayakan. Kalau ini sanggup terealisasi dengan baik, kita juga minta para kepala sekolah, setoplah, jangan mengangkat guru-guru honorer. Karena ini kan mau kita rapikan. Karena ini satu tahun saja, 14 bulan ada peningkatan. Kami minta para kepala sekolah untuk melaksanakan moratorium dululah, jangan penerimaan guru honorer yang masuk atau yang ada di penambahan ini,” kata Supriano.

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE,  Kami senantiasa memperlihatkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda supaya informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Bagikan Artikel ini