✔ Kolam Pengajar, Nadiem Makarim Jelaskan Pada Dpr Asesmen Kompetensi Pengganti Un Sulit 'Dibimbelkan

WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE _ Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan asesmen kompetensi pengganti Ujian Nasional (UN) sulit 'dibimbelkan'. Hal itu diungkapkan Nadiem dalam rapat bersama Komisi X dewan perwakilan rakyat RI.

"Konten dari asesmen kompetensi sangat sulit 'dibimbelkan'," ujar Nadiem dilansir oleh Youtube Kompas TV.

Nadiem menjelaskan asesmen kompetensi merupakan daya analisa dari suatu konteks informasi.

"Murid harus melaksanakan analisa berdasar informasi itu," ucapnya.

Bak pengajar, Nadiem menekankan paparannya kepada anggota DPR.

"Ngerti perbedaannya ya bapak ibu? Ini merupakan suatu kompetensi fundamental," ujar pendiri Gojek tersebut.

Nadiem mengungkapkan literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar untuk mempelajari banyak hal.

"Karena ini merupakan dua area mendasar dimana semua mata pelajaran itu hanya bisa mencapai pembelajaran yang riil kalau ia bisa memahami logikanya literasi dan numerasi."

"Jadi ini merupakan kompetensi inti untuk bisa berguru apapun," ungkapnya.

Sementara itu Nadiem juga menjelaskan keputusan diambil Kemendikbud mempunyai dasar.

"Mohon diyakinkan Kemendikbud tidak akan menciptakan keputusan menyerupai ini tanpa ada basis dan standarnya."

"Kita telah menarik wangsit dari banyak sekali macam asesmen dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia," ujarnya.

Tanggapan Ikatan Guru Indonesia

Kebijakan abolisi UN oleh Nadiem Makarim menerima balasan dari sejumlah pihak.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai UN selama ini lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

Meski sudah dipastikan UN dengan sistem yang sudah berjalan ini tidak akan lagi dipakai pada 2021, hal itu disesalkan IGI.

Pasalnya, IGI menilai hendaknya sudah mulai dihapus semenjak tahun 2020.

Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), M Ramli Rahim, dilansir Tribun Timur.

“Penghapusan Ujian Nasional mulai tahun 2021 sebenarnya sudah sangat terlambat. Ujian nasional sudah seharusnya dihapuskan mulai tahun 2020 ini."

"Mengapa? Karena Ujian Nasional selama ini lebih banyak mudaratnya dibanding keuntungannya bahkan kita tidak menemukan manfaat sama sekali dari Ujian Nasional,” terang Ramli Rahim.

Ramli Rahim menyebut, adanya UN menjadikan siswa dan para guru berfokus pada menghadapi UN dibanding pada melatih kemampuan siswa.

Ramli Rahim mengungkapkan sistem UN selama ini menjadikan anggapan UN jauh lebih penting daripada bakat, kemampuan nalar, kemampuan sosial dan kepribadian, serta kemampuan dasar siswa.

“Ujian nasional selama ini hanya menghidupkan bimbingan bimbingan berguru dan dengan demikian tes di sekolah-sekolah. Bimbingan-bimbingan ini tentu saja bukan melatih siswa semoga mempunyai kemampuan logika yang baik, bukan pula melatih siswa mempunyai kemampuan analisa yang tinggi,” terang Ramli Rahim.

Anggaran Begitu Besar

Lebih lanjut, Ramli Rahim menilai UN membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Meskipun, UN tak lagi memakai kertas dalam penyelenggaraannya.

Ramli Rahim menyebut tahun 2019 Kemendikbud masih menganggarkan Rp 210 miliar untuk UN.

"Andai saja Rp 210 miliar ini dipakai untuk pengangkatan guru, pemerintah akan bisa mengangkat 3.500 guru dengan pendapatan rata-rata Rp 5 juta per bulan," ungkap Ramli Rahim.

Selain anggaran dari pemerintah, Ramli Rahim menilai banyak anggaran yang harus dikeluarkan pihak peserta didik untuk menghadapi UN.

"Bisa dibayangkan, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk mempersiapkan anaknya menghadapi Ujian Nasional yang tidak banyak mempunyai kegunaan itu,” kata Ramli Rahim.

Didukung KPAI

Sementara itu kebijakan abolisi UN juga menerima santunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI menilai UN sudah menjadi momok bagi para siswa di Indonesia.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, menyambut baik rencana pemerintah tersebut pun disambut baik KPAI. "UN sudah jadi momok, hapus saja!" ungkapnya kepada 

Retno menyebut imbas abolisi UN akan kuat pada penerimaan peserta didik gres (PPDB) yang di sebagian kawasan masih memakai nilai UN sebagai tolok ukur.

Dikatakannya, masih banyak kawasan yang menerapkan PPDB berpatokan pada nilai UN, menyerupai Provinsi DKI Jakarta.

"Kebijakan abolisi UN dan tetap mempertahankan penilaian tapi tidak di kelas ujung patut diapresiasi, tetapi akan lebih baik kalau sampling," kata dia.

Guru Kaprikornus Kunci

Lebih lanjut, Retno menyebut abolisi UN akan sulit diterapkan kalau cara mengajar guru di Indonesia tidak berubah.

Retno mengungkapkan dalam 25 tahun terakhir, guru masih mengedepankan metode menghafal dari pada budaya logika dan budaya baca.

Guru yang tidak punya budaya membaca tidak akan bisa diandalkan sebagai ujung tombak perubahan.

"Guru berkualitas, siswanya juga berkualitas. Kalau para guru dan siswa berkualitas, maka sekolah niscaya berkualitas. Kaprikornus kuncinya di guru," kata dia.

Mengutip Kompas.com, dari segi mekanisme, UN 2020 tidak mengalami perubahan.

UN 2020 menjadi UN terakhir dengan sistem yang sudah berlaku.

Pada 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Sumber : tribunnews.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE,  Kami senantiasa menunjukkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Bagikan Artikel ini