✔ Guru Ditarik Jadi Pns Pusat, Igi: Terima Kasih Pak Joko Widodo Guru Diselamatkan Dari Incumbent Pilkada

WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE _Guru Ditarik Kaprikornus PNS Pusat, IGI: Terima Kasih Pak Jokowi Guru Diselamatkan dari Incumbent Pilkada

Setelah mewacanakan pengapusan Ujian Nasional, pemerintah berniat menarik semua guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pusat.

Saat ini, status ke-PNS-an guru masih dualisme. Guru taman kanak-kanak, SD sederajat hingga Sekolah Menengah Pertama sederajat itu menjadi “milik” pemerintah kabupaten/kota.

Guru sekolah menangah atas (SMA) sederajat itu di bawah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov).

Presiden Jokowi menggulirkan tentang menarik kewenangan tata kelola guru yang kini berada di pemerintah daerah, dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi ingin menarik penanganan guru yang dikala ini ada di kawasan ke pemerintah pusat

"Penanganan teknis, kebijakan ada di pemerintah pusat. Bisa saja nanti misalnya, perhitungan kemendikbud menyerupai apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan," ucap Jokowi di Karawang, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika bicara soal penanganan teknis pembatalan ujian nasional (UN) dan diganti dengan asesmen kompetensi.

Di mana selain siswa, evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah dan guru.

Ketua IGI, M Ramli Rahim, mengatakan, persetujuan Ikatan Guru Indonesia bergotong-royong yaitu tentang yang sudah cukup usang digulirkan oleh Ikatan Guru Indonesia.

Menurut Ramli Rahim, pelibatan guru dalam politik simpel menjadi problem utamanya dan seringkali guru-guru kita harus menjalani eksekusi yang bergotong-royong dilakukan oleh para pimpinan kawasan tanpa dasar yang cukup.

Apalagi jikalau dalam pilkada tersebut pimpinan kawasan berposisi sebagai petahana.

“Selain itu penanganan guru oleh kawasan sangat bermacam-macam sehingga menyebabkan kesenjangan antara guru di satu kawasan dengan guru di kawasan lain. Misalnya, kita membandingkan antara pendapatan guru di DKI Jakarta yang seluruhnya sama dengan upah minimum provinsi atau lebih dari itu dibanding dengan Kabupaten Maros yang menunjukkan upah hanya Rp100.000 per bulan,” terang Ramli Rahim

Ketimpangan lain, lanjut Ramli Rahim, yaitu penggantinya pemerintah kawasan mengusulkan PPPK ataupun gugusan PNS sebab ketidakseimbangan keuangan daerah.

Sehingga yang menjadi korban yaitu guru-guru kita yang harus dibayar murah oleh pemerintah daerah.

Rekrutmen guru yang dilakukan di daerah, dinilai Ramli Rahim, juga sangat tidak jelas.

Pemerintah sentra melarang pengangkatan honorer, sementara di lapangan kebutuhan akan guru sangat mendesak baik sebab pensiun masuk ke struktural atau diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah.

“Rekrutmen guru sangat tidak terang prosesnya sehingga kualitas terabaikan. Bahkan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru sama sekali tidak terdeteksi dalam proses rekrutmen guru di daerah-daerah,” kata Ramli Rahim.

“Pengangkatan guru pun kadang sangat berlebihan meskipun semuanya berstatus non PNS terkadang kebutuhan guru hanya 2 orang tapi yang diterima 5 orang. Bukan sebab kebutuhan sekolah, tetapi sebab mengakomodir orang-orang penting kawasan yang mengajukan belum dewasa mereka menjadi honorer di sekolah-sekolah.,” terang Ramli Rahim menambahkan.

Masalah lain pendidikan kita, berdasarkan alumnus Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Hasanuddin (Unhas) itu yaitu alokasi anggaran pemerintah kawasan terhadap pendidikan yang sangat minim.

Catatan Ikatan Guru Indonesia, enam kabupaten/kota dan satu provinsi di Indonesia yang menganggarkan APBD mereka di atas 20%.

“Karena itu IGU sangat sepakat jikalau kewenangan guru ditarik ke sentra sehingga tak lagi terjadi saling menyalahkan antara pemda dan pemerintah pusat,” tegas Ramli Rahim.

UN Dihapus Duitnya Bisa Gaji Guru Honorer Rp 5 Juta/Bulan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, menghapus Ujian Nasional (UN) disayangkan oleh sejumlah pelopor dan pemerhati pendidikan di Sulsel.

Bukan sebab mereka “cinta ujian nasional”.

Mereka menyayangkan keputusan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional sebab ditunda setahun lagi. Ujian nasional gres dihapus pada 2021.

Sistem ujian nasional yang berlaku dikala ini tidak akan dipakai lagi pada 2021.

Ujian menyerupai yang kita kenal semenjak 2005 ini akan diganti dengan evaluasi (asesmen) kompetensi minimum dan survei abjad Pancasilais.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), M Ramli Rahim, menegaskan, pengapusan ujian nasional sudah sangat terlambat jikalau menunggu 2021.

“Penghapusan Ujian Nasional mulai tahun 2021 sesungguhnya sudah sangat terlambat. Ujian nasional sudah seharusnya dihapuskan mulai tahun 2020 ini. Mengapa? Karena ujian nasional selama ini lebih banyak mudharatnya dibanding keuntungannya bahkan kita tidak menemukan manfaat sama sekali dari ujian nasional,” terang Ramli Rahim.

Menurut Ramli Rahim, ujian nasional menjadikan siswa dan guru-guru kita lebih fokus menghadapi ujian dibanding mempersiapkan kemampuan siswa.

Bagi mereka, ujian nasional jauh lebih penting daripada bakat, kemampuan nalar, kemampuan sosial dan kepribadian, serta kemampuan dasar siswa.

“Ujian nasional selama ini hanya menghidupkan bimbingan bimbingan mencar ilmu dan dengan demikian tes di sekolah-sekolah. Bimbingan-bimbingan ini tentu saja bukan melatih siswa biar mempunyai kemampuan kecerdikan yang baik, bukan pula melatih siswa mempunyai kemampuan analisa yang tinggi,” terang Ramli Rahim, alumnus Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama (MIPA) Universitas Hasanuddin (Unhas).

Pendiri Bimbingan Belajar Ranu Prima College (RPC) itu mengatakan, bimbingan mencar ilmu hanya melatih siswa lebih pada kemampuan menjawab soal UN dengan benar tanpa harus memahami isi soalnya.

Dan sebab itu lalu ujian nasional ini justru berpartisipasi terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemampuan matematika, dan kemampuan sains anak didik kita sebab fokusnya bagaimana mendapat balasan yang benar, maka cara-cara simpel ditempuh dan ini menjadikan kemampuan siswa jauh menurun.

Di sisi lain, lanjut Ramli Rahim, ujian nasional membutuhkan anggaran yang begitu besar, meskipun tidak lagi memakai kertas.

Tahun 2019 Kemendikbud masih menganggarkan Rp 210 miliar untuk ujian nasional.

Andai saja Rp 210 miliar ini dipakai untuk pengangkatan guru, pemerintah akan bisa mengangkat 3.500 guru dengan pendapatan rata-rata Rp.5.000.000 per bulan.

“Dan jangan menyangka bahwa anggaran yang dipakai untuk ujian nasional hanya berasal dari anggaran kemendikbud. Bisa dibayangkan, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk mempersiapkan anaknya menghadapi ujian nasional yang tidak banyak mempunyai kegunaan itu,” kata Ramli Rahim.

Biaya lain yang dihitung Ramli Rahim yaitu pengeluaran orangtua menjelang ujian nasional hingga pelaksanaan ujian nasional.

Biaya dimaksud, mulai dari bimbingan belajar, membeli buku paket belajar, lalu biaya transportasi ke bimbingan belajar, serta paket data untuk mencar ilmu online.

“Dan sekali lagi, dana itu dipakai bukan untuk membangun kecerdasan dan daya nalar, tapi lebih pada upaya mendapat nilai yang baik meskipun dengan cara yang sangat opportunist. Jika dikatakan bahwa ujian nasional ini yaitu untuk pemetaan pendidikan Indonesia, kita pun tidak menemukan adanya tindak lanjut dari pemerintah terhadap nilai ujian nasional ini,” terang Ramli Rahim.

Celakanya, Ramli Rahim mengaku tidak menemukan adanya upaya pemerintah untuk mengintervensi daerah-daerah yang nilai ujian nasionalnya paling rendah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keterbelakangan pendidikan.

Ini semakin menampakkan bahwa ujian nasional ini tidak dibutuhkan sama sekali.

“Kami yakin, pembatalan UN tidak akan berdampak pada siswa, apalagi guru. Paling yang terdampak terhadap pembatalan ujian nasional ini yaitu para pelaku bimbingan belajar, percetakan buku saku, dan para pemain proyek di balik ujian nasional. Ingat, anggaran sekali ujian nasional mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Ramli Rahim.

Selain itu, ujian nasional tidak punya efek apapun sebab itu memang harus diubah.

Salah satu yang diusulkan Ikatan Guru Indonesia yaitu sistem portofolio, dimana catatan siswa tersimpan semenjak mulai pertama kali masuk sekolah hingga lalu tamat.

“Dari catatan itu sanggup terlihat dengan terang talenta minat dan kemampuan siswa serta pencapaian mereka mulai dari semenjak pertama masuk sekolah hingga mereka menamatkan pendidikannya. Khusus untuk pemetaan kebutuhan pemerintah terhadap dunia pendidikan, hal ini bisa dilakukan tanpa harus melibatkan seluruh siswa,” terang Ramli Rahim.

Menurutnya, cukup memakai sampel dan data statistik yang sangat baik Insya Allah alhasil akan tetap baik dan terlihat dengan data statistik yang baik.

Ikatan Guru Indonesia terus mendorong pemerintah biar kegiatan-kegiatan yang tidak banyak bermanfaat terhadap siswa dihapuskan dan dipakai untuk pengangkatan guru.

Sekadar informasi bahwa 52% guru kita di Indonesia statusnya sudah tidak terang pendapatannya tidak terang dan karir mereka juga tidak terang sebab itu pemerintah Seharusnya lebih fokus untuk mencukupkan guru di seluruh Indonesia dibanding sibuk dengan ujian nasional atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh anak didik kita.

Sumber : tribunnews.com

Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE,  Kami senantiasa menunjukkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Bagikan Artikel ini