✔ Tanggapi Gosip Pembatalan Un, Nadiem Makarim: Ujian Sistem Gres Tidak Menurut Mata Pelajaran

WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE _Nadiem Makariem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) menanggapi komentar Wapres ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Tanggapan Nadiem Makarim diberikan ke Jusuf Kalla wacana abolisi ujian nasional (UN).

Nadiem Makariem menilai bahwa perubahan sistem UN sanggup menjadi asesmen kompetensi minimum dan adanya survei huruf justru sanggup menciptakan siswa dan sekolah lebih tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), alasannya UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Nadiem, sistem gres ini akan dimulai pada tahun 2021.

Ia menambahkan bahwa usai sistem ujian gres diterapkan maka secara otomatis pihak sekolah sanggup mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya dan bukan hanya sekadar penghafalan mata pelajaran semata.

"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," kata Nadiem.

Nadiem juga menilai bahwa asesmen kompetensi dan survei huruf tidak berdasarkan mata pelajaran.

Ujian nantinya hanya berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.


"Asesmen kompetensi (ujian sistem baru) enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia. 

Komentar Jusuf Kalla

Sebelumnya Jusuf Kalla mengungkapkan, UN masih relevan diterapkan alasannya menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai mendapatkan penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Jusuf Kalla mengatakan, kalau UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali menyerupai sebelum tahun 2003 ketika UN belum diberlakukan.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional alasannya kelulusan digunakan rumus dongkrakan, sehingga hampir semua penerima didik diluluskan.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu ialah hasil pendidikannya dan bukan UNnya.

Kendati akan dihapuskan, Nadiem menyebut bahwa UN masih dipertahankan pada tahun 2020 dengan pertimbangan masih dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai menyerupai tahun sebelumnya. Kaprikornus 2020, bagi banyak orang renta yang sudah investasi buat anaknya berguru menerima angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN menyerupai format kini diselenggarakan," tutur Nadiem Makarim.

Sementara perubahan sistem ujian yang gres sedang dipersiapkan, Nadiem telah menciptakan empat jadwal pokok kebijakan pendidikan. Nadiem menyebutnya, "Merdeka Belajar".

Program tersebut mencakup Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Anggota Komisi X dewan perwakilan rakyat dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu biar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam jadwal 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam susukan Youtube Kompas TV.

Sebelumnya, Sa'aduddin Djamal memberikan wacana abolisi UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini ialah kesempatan untuk melaksanakan kajian penilaian secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, berdasarkan Illiza, ketika ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, kalau dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud mencakup ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru.

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri. Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," terang Illiza.

 Melihat hal tersebut, berdasarkan Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

 "Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak menunjukkan balasan baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh alasannya itu, Illiza menyampaikan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang problem pendidikan ini menjadi problem utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

LANJUTKAN BACA HALAMAN KE 2

Belum ada Komentar untuk "✔ Tanggapi Gosip Pembatalan Un, Nadiem Makarim: Ujian Sistem Gres Tidak Menurut Mata Pelajaran"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel